VISI
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang Profesional dan Handal dalam Membangun Masyarakat yang Sholeh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.
MISI
- Memperkuat toleransi beragama dan harmoni sosial di masyarakat
- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan agama dan keagamaan
- Memberikan bimbingan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
- Mendorong penguatan moderasi beragama di berbagai lini kehidupan masyarakat
Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 terdiri atas :
- Kepala Kantor;
- Subbag Tata Usaha;
- Seksi Pendidikan Madrasah;
- Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- Seksi Pendidikan Agama Islam;
- Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- Penyelenggara Zakat dan Wakaf;
- Penyelenggara Katolik;
- Penyelenggara Buddha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.
Sejarah Kementerian Agama (Kemenag) Temanggung berawal dari perubahan nama dan struktur instansi urusan agama di daerah, yang sebelumnya dikenal sebagai Dinas Urusan Agama dan Kantor Departemen Agama, hingga akhirnya menjadi Kemenag Temanggung setelah adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 01 Tahun 2010.
- 1946: Pendirian Kementerian Agama sebagai bagian dari pemerintahan Indonesia
- 1950: Perluasan fungsi kementerian untuk mencakup berbagai layanan agama dan sosial
- 1970-an: Pengenalan kebijakan untuk memodernisasi pendidikan agama dan mempromosikan dialog antaragama
- 1998: Era reformasi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kementerian
- 2000-an: Pelaksanaan berbagai program untuk meningkatkan peran agama dalam pembangunan nasional
- 2015: Peluncuran sistem informasi terpadu untuk meningkatkan pelayanan dan akses publik