Temanggung (Humas) – Kepala Kankemenag Kab. Temanggung, H. Fatchur Rochman menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dalam rangka Pengawasan dan Peninjauan Sarana Prasana Sekolah Rakyat. Kegiatan ini berlangsung di Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (25/7/2025).
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil ketua komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid, Staf Ahli Menteri bidang aksesibilitas sosial, Abdul Muis, Wakil Bupati Kab. Temanggung, Nadia Muna, dan Kepala Dinas Sosial Kab. Temanggung, Heri Kardono.
Kehadiran Kepala Kankemenag Kab. Temanggung, H. Fatchur Rochman dalam kegiatan ini adalah perwujudan dari kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Agama untuk memperkuat pelaksanaan tugas di bidang sosial dan agama. Salah satu perwujudan kerja sama ini adalah melalui pendirian Sekolah Rakyat, yang akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Peran Kementerian Agama dalam kerja sama ini adalah Kemenag dengan memastikan pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan dan karakter.
Kegiatan dimulai dengan peninjauan sarana dan prasana Sekolah Rakyat Menengah Atas 16 atau SERMA 16 di Kab. Temanggung. Dalam sambutan acara, Wakil Bupati Kab. Temanggung, Nadia Muna, menyampaikan harapannya akan dukungan dari DPR RI untuk menyukseskan SERMA 16 di Kab. Temanggung.
Beliau juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Temanggung telah mempersiapkan lahan untuk dibangun Sekolah Rakyat tahap kedua di Kab. Temanggung di daerah Karanggedong, Ngadirejo, Temanggung.
“Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan masa sekolah masyarakat Kab. Temanggung yang selama ini hanya mencapai 7.5 tahun, “ harapan Wakil Bupati.
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid dalam sambutannya beliau menjelaskan bahwa kegiatan peninjauan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasana Sekolah Rakyat di Kab. Temanggung serta melihat langsung kriteria dari siswa-siswi yang diterima.
“Sekolah Rakyat merupakan wujud ikhtiar untuk membangun fondasi ketahanan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong kemandirian yang bermuara pada kesejahteraan,” jelasnya.
Beliau menitipkan Sekolah Rakyat ini kepada pemerintah wilayah (pemda) agar ikut menjaga dan terus kerja sama dengan Kemensos di kabupaten.
“Saya titipkan Sekolah Rakyat ini dan sekaligus ini kelak kita bakal menuju untuk Sekolah Rakyat yang sesungguhnya. Artinya tahap 2 yang bakal disediakan tanah oleh pemerintah wilayah dan anggarannya dari pemerintah pusat,” kata Abdul Wachid.
Semenatara Atalia Praratya selaku bagian dari Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial dan pemberdayaan perempuan menyampaikan salah satu harapannya dalam diskusi ini. “Karena ini sentra disabilitas mental, jangan sampai fungsi utamanya hilang atau tersisihkan, jadi mereka tidak diperhatikan. Semoga keduanya bisa jalan beriringan, dan saling mengisi, dan tidak menghilangkan fungsi sebelumnya yang sudah ada.” pungkasnya. (al)
